Pastikan Pemilihan 2020 Berjalan Dengan Bermartabat, DPRD NTT Kunjungi KPU Manggarai Barat
Untuk kali pertama, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Barat menerima kunjungan kerja Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Kunjungan dalam rangka pemantauan persiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020 dilaksanakan pada, Jumat (7/2/2020).
Setibanya di Kantor KPU Manggarai Barat, rombongan Komisi I DPRD NTT disambut dengan ritus adat Tuak Curu dan Manuk Kapu yang dilanjutkan dengan diskusi pelaksanaan tahapan Pilbup 2020.
“Kami datang membawa mandat dari rakyat untuk memastikan KPU Manggarai Barat dapat menjalankan pilbup 2020 dengan bermartabat dan sebaik-baiknya, begitu pula dengan 8 Kabupaten lainnya di NTT yang juga melaksanakan Pilbup” ucap Ketua Komisi I DPRD NTT, Gabriel Beri Binna dalam paparan awal menjelaskan maksud dan tujuan kunjungan.
“Kami menjalankan tugas dan fungsi secara on the track, dalam pelaksanakaan setiap tahapan selalu berpedoman pada regulasi yang ada,” ucap Ketua KPU Manggarai Barat Robertus V. Din.
Lebih lanjut ia memaparkan secara rinci pelaksanaan tahapan Pilbup 2020 baik dari sisi anggaran, Sumber Daya Manusia (SDM), logistik hingga regulasi.
Anggaran yang diterima KPU Manggarai Barat dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Pilbup sebagaimana tertuang dalam NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) senilai Rp. 26.314.613.000,” ucap Robertus.
Adapun tahapan yang sedang berjalan saat ini, tutur Robert, adalah pembentukan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 12 Kecamatan di Manggarai Barat. Tanggal 8-10 Februari akan dilaksanakan tes terakhir yaitu wawancara diikuti 10 orang dari setiap Kecamatan yang mana 10 orang tersebut merupakan hasil dari seleksi administrasi dan tes tertulis yang telah dilaksanakan sebelumnya.
Tak luput dari bahasan diskusi terkait soal data pemilih. Wakil Ketua Komisi I DPRD NTT Jonas Salean mengatakan, persoalan data pemilih selalu muncul dalam setiap pemilihan sehingga ia berharap KPU Manggarai Barat dapat meminimalisir masalah yang telah terjadi di Pemilihan sebelumnya.
Menanggapi hal tersebut, Heribertus Panis, Anggota Divisi Data dan Informasi KPU Manggarai Barat, mengungkapkan niatnya melakukan inovasi data pemilih berupa pemanfaatan teknologi di tingkat bawah. Hanya saja, terkendala pada akses internet yang belum memadai. Padahal menurutnya, pemerataan akses internet sangat penting untuk menunjang pelaksanaan Pemilihan yang lebih akurat dan efisien.
Persoalan lainnya yaitu blangko e-ktp yang masih belum memadai. Kekurangan blangko e-ktp di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Manggarai Barat sebagaimana disampaikan oleh Anggota Divisi SDM, Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih Krispianus Bheda, membuat banyak warga belum memiliki e-ktp. Sedangkan salah satu syarat untuk bisa menggunakan hak pilih adalah memiliki e-ktp.
Dalam kunjungan ini, Anggota Komisi I DPRD Provinsi menampung apa yang menjadi persoalan pelaksanaan Pibup untuk kemudian ditindaklanjuti di tingkat atas.
Penulis/Editor : Sifa Nurfadillah
