Berita Terkini

Januari 2020, Paket PPK dan PPS Pilkada 2020 Akan Diseleksi, Kualitas SDM dan Kerjasama Tim Jadi Prioritas

Salah satu topik bahasan yang diangkat dalam Rapat Koordinasi Multistakeholder Persiapan Penyelenggaraan Pilkada 2020 yang diinisiasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat, pada Rabu (11/9/2019) adalah terkait sumber daya manusia penyelenggara pemilu ad hoc.

Robert V. Din, Ketua KPU Manggarai Barat dalam paparannya menjelaskan bahwa suksesnya penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020 sangat tergantung dengan seberapa besar kesiapan dan dukungan semua pihak, salah satunya kesiapan dan dukungan Pemerintah Daerah dalam menempatkan sekretariat PPK dan PPS.

“SDM Panitia Ad hoc dan Sekretariat Panitia Ad hoc akan jadi perhatian kami.  Terkait proses perekrutan SDM Panitia Ad Hoc, PPK dan PPS akan diseleksi oleh KPU Kab. Manggarai Barat, pada Januari 2020  di 12 Kecamatan dan 169 desa dan kelurahan, sesuai dengan regulasi yang berlaku pada saat yang sama sekretariat PPK dan PPS akan dibentuk dan di-SK-kan oleh Pemda” jelasnya.

Khusus untuk sekretariat PPK dan PPS, Robert mengharapkan agar Pemerintah Daerah turut memberi perhatian baik melalui camat untuk sekretariat PPK maupun melalui Kepada Desa untuk sekretariat PPS agar dapat menempatkan orang-orang yang mau menjadi bagian dari proses penyelenggaraan pemilu.

“Bukan yang menganggap kerja sekretariat PPK dan PPS sebagai kerja sampingan. Kami perharap, mereka yang di-SK-kan diberikan kesempatan untuk bekerja penuh waktu selama penyelenggaraan pilkada berlangsung”.

Sementara itu, Heribertus Panis, Komisioner Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Manggarai Barat Barat menambahkan, kerja-kerja penyelenggara pemilu ad hoc itu banyak dan luas, salah satu di antaranya adalah terkait teknis administrasi kepemiluan.

"Hasil evaluasi pelaksanaan tugas kesekertarian PPK dan PPS misalnya peran atau dukungan teknis sekertariat saat penyusunan daftar pemilih sangat dibutuhkan" jelasnya.

Heri menambahkan, berkualitas dan tidaknya penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan maupun Desa sangat tergantung dari peran penyelenggara yaitu sekertariat PPK dan PPS. Anggota PPK dan PPS tidak bisa maksimal bila tidak ada dukungan dan kerja bersama dengan sekertariatnya. Kerjasama tim menjadi salah satu prioritas. PPK dengan sekretariat PPK demikian juga PPS dengan sekretariat PPS harus menjadi satu kesatuan paket baik dalam merencanakan, menyusun dan melaksanakan kerja-kerja kepemiluan.

“Sebagai bahan evaluasi misalnya ketika teman-teman sekertariat diminta untuk terlibat dalam sebuah kegiatan kepemiluan kadang mereka memberi alasan bahwa ada tugas pokok yang mesti diselesaikan. Dengan demikian maka tugas dukungan penyelenggaraan pemilu pasti terbengkelai. Hal ini bisa kita lihat dari pelaksanaan pertanggung jawaban keuangan yang terlambat” jelas Heri.

Namun demikian, Heri memberikan apreasiasi, suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2019 tidak lepas dari peran aktif sekertariat PPK dan PPS.

“untuk itu KPU Kabupaten Manggarai Barat mengucapkan terima kasih atas pengorbanan dan kerja keras dari teman-teman sekertariat panitia ad hoc selama penyelenggaraan pemilu 2019”

Menanggapi harapan KPU Kabupaten Manggarai Barat, Kepala Dinas BKPPD Kabupaten Manggarai Barat, Sebastianus Wantong, menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat akan mendukung penuh pelaksanaan Pilkada 2020, salah satunya adalah dengan menempatkan ASN yang professional dalam membantu KPU baik di tingkat kecamatan maupun di desa atau kelurahan.

“Berkaitan dengan SDM Sekretariat Panitia Ad-hoc, walaupun perekrutannya dilakukan oleh camat dan kepala desa, tapi pihak BKPPD akan melakukan koordinasi rutin dengan pihak KPU Kabupaten Manggarai Barat, untuk bersama-sama membahas terkait dengan kualitas perekrutan SDM Sekretariat Panitia Ad-hoc” jelasnya

Wantong juga menambahkan bahwa selain ASN yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dalam mendukung pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 adalah person yang professional dan bertanggungjawab, juga yang tidak kalah penting adalah netralitas pribadi ASN itu sendiri.

“Pentingnya netralitas ASN dalam keterlibatan Pilkada Tahun 2020 jadi prioritas kami juga” akunya.

Penulis/Editor : humas KPU Mabar

Bagikan:

facebook twitter whatapps

Telah dilihat 339 kali