Berita Terkini

Pemilihan serentak Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 di Provinsi Nusa Tenggara Timur akan diikuti oleh 9 (Sembilan) Kabupaten. Ke-9 kabupaten tersebut adalah Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) di Pulau Flores; Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Kabupaten Malaka dan Kabupaten Belu di Pulau Timor; Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Timur di Pulau Sumba serta Kabupaten Sabu Raijua (Sarai). Berdasarkan data yang dihimpun Puslitbang KPU Manggarai Barat bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 yang digelar serentak di 9 Kabupaten di NTT pada 23 September 2020 ini diperkirakan akan menyebar di 3.576 Tempat Pemungutan Suara (TPS), 118 Kecamatan dan 1.185 Desa/Kelurahan. Berikut laporan infografik Peta Data Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di 9 Kabupaten di Provinsi NTT. Jumlah Desa dan Kecamatan di 9 Kabupaten Di NTT yang Menyelenggarakan Pemilihan 2020 Dari sembilan Kabupaten di Provinsi NTT yang menggelar Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2020, jumlah desa terbanyak adalah Kabupaten TTU yakni berjumlah 193 desa, sementara jumlah desa yang paling sedikit adalah Kabupaten Sabu Raijua. Perkiraan Jumlah TPS dan Prediksi Jumlah Pemilih di 9 Kabupaten Di NTT Diperkirakan, jumlah TPS di 9 Kabupaten di NTT yang akan menggelar Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada 2020 sebanyak 3.576 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang menyebar di 118 Kecamatan dan 1.185 Desa/Kelurahan. Sementara itu, prediksi total pemilih yang menyebar di 9 Kabupaten  adalah sebanyak 1.259.313 pemilih. Jumlah Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan Dan Persebarannya di 9 Kabupaten Di NTT Jumlah minimun persyaratan dukungan calon perseorangan pada pemilihan bupati dan wakil bupati terbanyak adalah Kabupaten Manggarai dengan total 20.984 dukungan pemilih. Sementara yang paling sedikit adalah Kabupaten Sabu Raijua, yakni sejumlah 5.382 pemilih dengan jangkauan persebaran di 4 Kecamatan. Besaran Anggaran Pemilihan 2020 di 9 Kabupaten di NTT Total dana hibah  yang dikelola 9 Kabupaten di Provinsi NTT yang menggelar  Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 sejumlah Rp. 189.782.847.450 (seratus delapan puluh sembilan milyar, tujuh ratus delapan puluh dua juta, delapan ratus empat puluh tujuh ribu, empat ratus lima puluh rupiah) Teks dan Infografik : Tim Puslitbang KPU Manggarai Barat

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Barat menetapkan angka minimum dukungan dan persebarannya bagi calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020. Jumlah Minimum Persyaratan Dukungan dan Persebaran yang ditetapkan adalah sebanyak 16.788 (Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan) Orang  dan harus tersebar di 7 (tujuh) Kecamatan atau lebih yang tersebar dalam Wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Penetapan angka minimum tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Nomor:  82/Pl.02.2-Kpt/5315/Kpu-Kab/X/2019 Tentang Penetapan Jumlah Minimum Persyaratan Dukungan Dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan Berdasarkan Rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan Terakhir, sebagaimana terlampir di bawah ini. Surat Keputusan KPU Manggarai Barat by Kpu Mabar on Scribd

Si Orah, Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020 Orah merupakan nama lokal untuk Komodo. Komodo merupakan spesies kadal raksasa yang hanya ditemukan di 4 pulau di wilayah Nusa Tenggara Timur yaitu di Pulau Gili Motang, Pulau Padar, Pulau Rinca dan Pulau Komodo itu sendiri. Reptil raksasa itu adalah hewan endemik dan dilindungi dalam Kawasan Taman Nasional Komodo Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat. Orah atau Komodo sudah menjadi Ikon wilayah administrative Kabupaten Manggarai Barat sebelum menjadi Ikon Pariwisata Super Premium. Sebagai sebuah Ikon, Orah atau Komodo tidak telah menyatukan keberagaman orang, mempertemukan berbagai latar pribadi, tetapi juga telah menyatukan kehendak bersama, kehendak publik akan kemakmuran dalam dan melalui pembangunan pariwisata. Berangkat dari latar itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat melalui designernya Putra Hawan, seorang desainer dan seniman muda Labuan Bajo Manggarai Barat mengangkat ikon Orah menjadi Maskot Pemilihan. Orah yang didesign mengenakan pakaian adat khas Manggarai Barat ditampilkan sebagai sosok ksatria yang diharapkan dapat menjadi pemimpin yang dicita-citakan. Orah atau Komodo yang didesain dalam bentuk komik agar tampak lebih ceria dan gembira. Hal ini dimaksudkan agar kontestasi politik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat dimaknai bukan sebagai pertaruangan ‘ego’ tetapi sebagai sebuah debat ‘agon’, yang mana tujuannya adalah untuk menemukan visi bersama secara aman, tertib dan damai untuk Manggarai Barat di masa lima tahun ke depan. Bahwa sejatinya perjalanan demokrasi sebagai sebuah perjalanan wisata politik akan berujung pada destinasi wisata yang sesungguhnya, yakni Bonum Commune, Kemakmuran dan/atau Kesejahteraan Bersama. Mars Pemilihan Cipt. Silvester Adil Dala Wahai Warga Manggarai Barat Bergegaslah Menyatakan Dirimu Guna Melaksanakan Pesta Demokrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Gunakan Hak Pilih Dengan Baik dan Benar Berdasarkan Hati Nuranimu Yang Jujur Agar Tercapai Hasil Pemilihan Yang Terpercaya Pilihlah Pemimpin Yang Berjiwa Satria Untuk  Menyatukan S’gala Perbedaan Jadikan Rakyat Manggarai Barat Satu Kekuatan Dalam Menciptakan Kemakmuran Satu Hati dan Satu Tekad Kita Untuk Sukseskan Pemilihan Suara Andalah Yang Akan Menentukan Keberhasilan Pembangunan Untuk Masa Lima Tahun Kedepan Demi Terwujudnya Kemakmuran Daerah Manggarai Barat Janganlah Abaikan Hak Pilihmu Sekarang Gunakan dan Laksanakanlah Dengan Jujur Agar Tercapai  Hasil Pemilihan Yang Terpercaya Pilihlah Pemimpin Yang Berjiwa Satria Untuk  Menyatukan S’gala Perbedaan Jadikan Rakyat Manggarai Barat Satu Kekuatan Dalam Menciptakan Kemakmuran Satu Hati dan Satu Tekad Kita Untuk Sukseskan Pemilihan (Humas KPUMabar)

Kegiatan Rapat Koordinasi dalam rangka Evaluasi Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Serentak Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh KPU Republik Indonesia bersama dengan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, resmi dibuka pada hari Rabu (16/10/2019) bertempat di The Anvaya Beach Resort, Bali. Kegiatan digelar selama tiga hari, yang berlangsung sejak tanggal 16 s.d 18 Oktober 2019 ini, dihadiri oleh Admin/Operator Sistem Data Pemilih (SIDALIH) KPU Provinsi/KIP Aceh dan Admin/Operator Sistem Data Pemilih (SIDALIH) KPU/KIP Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, dibuka secara resmi oleh Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Republik Indonesia, Viryan, didampingi oleh Kepala Biro Perencanaan dan Data beserta jajarannya, dan Ketua dan Anggota KPU Provinsi Bali. Viryan, dalam kata sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan Rapat Koordinasi dalam rangka Evaluasi Pemuktahiran Data Pemilih Pemilu Serentak Tahun 2019, yang mengagendakan 3 (tiga) agenda utama, yaitu evaluasi DPK, evaluasi SIDALIH dan evaluasi Cyber Hygiene, berharap menghasilkan rekomendasi yang nantinya memberikan sumbangsih pemikiran dan evaluasi dari Admin/Operator SIDALIH seluruh Indonesia atas pengelolaan data Pemilih Pemilu 2019 dan sekaligus juga sebagai persiapan untuk daerah yang akan melaksanakan Pilkada. Selain itu Viryan juga berharap, suksesnya pengelolaan Data Pemilih dalam SIDALIH nantinya akan mempengaruhi tingkat partisipasi Pemilihan 2020. Penulis            : Christin Gauru/Sidalih KPU Mabar Editor               : Humas KPU Mabar

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pilkada serentak 2020 di Kabupaten Manggarai Barat akhirnya disepakati. Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan naskah hibah oleh Bupati Kabupaten Manggarai Barat, Agustinus Ch Dulla dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Barat, Robertus V. Din pada Jumat (11/10/2019) di Ruang Pertemuan Pemda Manggarai Barat. Selain antara Pemda Manggarai Barat dan KPU, dalam kesempatan yang sama juga dilaksanakan penandantanganan NPHD antara Pemda Manggarai Barat dengan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat. Sebagaimana tertuang dalam NPHD masing-masing, Total keseluruhan untuk KPU sebesar 26.314.613.000, sementara total keseluruhan untuk Bawaslu sejumlah 11.011.655.000. Bupati Manggarai Barat, Agustinus Ch. Dulla dalam sambutan awal memberikan apresiasi atas proses pembahasan yang telah berlangsung selama ini antara penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu dengan Pemerintah Daerah. “Semuanya telah melewati proses dan mempertimbangkan (dari) masing-masing sektor dan masing-masing tugas yang tentunya sudah dipertimbangkan juga, (baik) oleh KPU dan juga Bawaslu. Tetapi dalam rangka balance, menjaga keseimbangan yang ditawarkan oleh Pemerintah Daerah maka ditempuh melalui solusi, yakni rasionalisasi anggaran” Dulla menambahkan bahwa proses rasionalisasi anggaran antara KPU, Bawaslu dan Pemerintah Daerah selain memedomani regulasi yang ada juga berdasarkan prinsip dan asas kepatutan dan kewajaran. “Kita sudah pada porsi yang benar karena saya pribadi juga tidak mau kalau KPU terlalu memperhitungkan hemat, Bawaslu juga, dalam rangka menjaga itu tidak boleh terlalu banyak keluar anggaran daerah sehingga harus merugikan perjalanan penyelenggaraan pemilu” Menurut Dulla, proses pembahasan anggaran yang telah berlangsung selama ini, telah berjalan dengan sangat kondusif baik dilakukan secara formal maupun informal. Hal ini juga, menurutnya, tidak lepas dari dukungan provinsi dan pusat yang terus memberikan masukan dan arahan “Kita juga patut apresiasi atas peran Provinsi dan pusat yang selalu memberikan arahan-arahan sehingga akhirnya disepakati antara KPU, Bawaslu dengan pemerintah daerah” akunya. Penulis/Editor : Humas KPU Mabar

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pilkada serentak 2020 di Kabupaten Manggarai Barat akhirnya disepakati. Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan naskah hibah oleh Bupati Manggarai Barat, Agustinus Ch Dulla dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)  Manggarai Barat, Robertus V. Din pada Jumat (11/10/2019) di Ruang Pertemuan Pemda Manggarai Barat. Selain antara Pemda Manggarai Barat dan KPU, dalam kesempatan yang sama juga dilaksanakan penandantanganan NPHD antara Pemda Manggarai Barat dengan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat. Sebagaimana tertuang dalam NPHD masing-masing, besaran anggaran hibah Pemerintah Kabupaten manggarai Barat, baik untuk KPU dan Bawaslu sejumlah Rp. 37.326.268.000. Rincian besaran anggaran tersebut dibagi dalam dua tahap penganggaran, yakni tahap anggaran 2019 dan tahap anggaran 2020. Kebutuhan Pembiayaan tahapan di tahun 2019 yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBD Kabupaten manggarai Barat Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 776.427.000. Dari total anggaran tersebut KPU Manggarai Barat sebesar Rp. 480.084.000; sementara Bawaslu Manggarai Barat sebesar Rp. 296.343.000. Selanjutnya Kebutuhan Pembiayaan untuk tahun 2020  direncanakan sebesar Rp.36.549.841.000. Besaran anggaran tersebut terdiri atas Rp, 25.834.529.000 untuk  KPU Manggarai Barat dan Rp. 10.715.312.000 untuk Bawaslu Manggarai Barat. Total keseluruhan untuk KPU sebesar 26.314.613.000, sementara untuk Bawaslu sejumlah 11.011.655.000. Selain Bupati Manggarai Barat, Agustinus Ch. Dulla, Ketua KPU, Robert V. Din dan Ketua  Bawaslu Simeon Sofan Sofian, hadir pula dalam acara penandatanganan NPHD tersebut adalah Asisten I Pemda Manggarai Barat, Agustinus Hama, Kepala BP4D Manggarai Barat, Fransiskus Sales Sodo, Kepala BPKD Manggarai Barat, Salvador Pinto, Anggota KPU dan Bawaslu berserta sekretariat masing-masing, serta Kabag Ops Polres Manggarai Barat, AKP Roberth Melkianus Bolle. Penulis/Editor : Humas KPU Mabar