Berita Terkini

Senin, 09 Desember 2019 00:00
76

Sembilan KPU Kabupaten se-NTT Ikut Bimtek Tata Cara Pencalonan

Tahapan pencalonan merupakan tahapan yang paling krusial, semua partai menginginkan calon siap diusung melalui verifikasi dan penetapan oleh KPU. Untuk itu penyelenggara perlu memahami pengelolaan tahapan pencalonan, memiliki kemampuan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak agar proses pencalonan dapat berlangsung dengan baik. Demikian disampaikan Thomas Dohu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur seperti dilansir dari laman resmi KPU Provinsi NTT edisi Senin, (09/12/2019). Thomas menyampaikan itu dalam pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Tata Cara Pencalonan yang digelar KPU Provinsi NTT pada Minggu (8/12/2019) di Sotis Hotel, Kupang. Menurut Thomas, ketua  Divisi Teknis di Sembilan Kabupaten yang akan menggelar Pemilihan 2020 harus memahami secara sungguh terkait tata cara pencalonan. “Sampai ke tingkat ahli dalam memahami semua hal terkait pencalonan dan kapasitas penalaran terhadap dokumen-dokumen tersebut untuk dapat juga disosialisasikan kepada peserta pemilihan” jelasnya. Sementara itu, Muhamad Ilham, Komisioner KPU Kabupaten Manggarai Barat, yang membidangi Divisi Teknis, ketika ditemui kpumanggaraibarat.id menjelaskan bahwa secara institusional KPU Kabupaten yang menggelar Pemilihan harus benar-benar siap. “Kami mengikuti bimtek ini dimaksudkan untuk menyamakan visi dan mekanisme kerja terkait pencalonan dalam pemilihan 2020. Jadi selain hal-hal substansial terkait pencalonan, ada juga hal-hal teknis yang kami dapat” jelasnya. Karenanya, lanjut Ilham, Operator Sistem Informasi Pencalonan juga dilibatkan KPU Provinsi NTT dalam Bimtek kali ini. “Secara teknis, KPU Manggarai Barat siap. Hal itu dibuktikan dengan kapasitas yang dimiliki pak Beny Hibur. Beliau mendapat nilai tertinggi dalam dua kesempatan test dalam kegiatan kemarin, baik di pra test  maupun post test” jelas Ilham. Kesembilan Kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang akan menggelar Pemilihan 2020 sekaligus menjadi peserta dalam Bimtek  Tata Cara Pencalonan tersebut adalah Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Ngada, Kabupaten Malaka, Kabupaten Belu, Kabupaten TTU, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Timur. Penulis/Editor : Humas KPU Mabar

Selengkapnya
Senin, 09 Desember 2019 00:00
70

Sumariyandono: Maksimalkan Anggaran KPU di Tahun Anggaran 2020

Anggaran Komisi Pemilihan Umum untuk Tahun Anggaran 2020 sudah ditetapkan. Besaran anggaran mengalami penurunan  dari 18,1 Triliun di Tahun Anggaran 2019 menjadi 2,1 Triliun untuk Tahun Anggaran 2020. Besaran anggaran tersebut  sudah termasuk untuk seluruh KPU se-Indonesia. Demikian disampaikan Sumariyandono, Kepala Biro Perencanaan dan Data Sekretariat Jenderal KPU RI dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2020 tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Sabtu, (7/12/2019) di Swiss Bellin Kristal Hotel, Kupang. Menurut Sumariyandono pada 2019, anggaran yang diterima KPU terbilang besar karena adanya pelaksanaan kegiatan Pemilihan Serentak yang digelar pada 17 April lalu. Sementara itu pada 2020, anggaran terbilang minim. Terkait masalah minimnya anggaran KPU di Tahun Anggaran 2020, menurutnya, KPU RI sudah melakukan proses pembahasan dengan DPR. Perihal ini mengingat terdapat 270 Satker yang akan melaksanakan pemilihan di tahun 2020. “Walaupun yang melaksanakan pemilihan lebih besar KPU Kabupaten, akan tetapi KPU Pusat memfasilitasi juga terkait dukungan anggaran. Dalam RDP dengan DPR dan Presiden pada kesempatan  yang sama KPU juga menyampaikan besaran anggaran yang seharusnya diterima oleh KPU” jelasnya. Sumariyandono berharap kerjasama seluruh Satker di Lingkup KPU untuk memaksimalkan dan mempercepat proses penyerapan anggaran pada triwulan pertama di semester I Tahun 2020, karena ini merupakan syarat bagi KPU jika hendak mendapatkan dukungan alokasi anggaran di Tahun 2020. “Oleh karena itu, diharapkan seluruh Satker KPU sudah mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dari sekarang untuk dilaksanakan di Tahun 2020.” Jelasnya. Selain penyusunan rencana kerja dan anggaran 2020, dalam kesempatan yang sama, Sumariyandono mengingatkan KPU Kabupaten/Kota agar dapat memaksimalkan anggaran 2019. “Terkait dengan Revisi ke 7 (tujuh) Anggaran KPU Tahun 2019, di penghujung Tahun diharapkan seluruh Satker KPU mengoptimalkan anggaran yang ada semaksimal mungkin, bukan berharap untuk mendapatkan tambahan anggaran” jelasnya. Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2020 tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini berlangsung selama 3 hari, sejak Sabtu sampai Senin.  Selain dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan Operator RKA-KL/Monev dari masing – masing Satker KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur, juga hadir Komisioner dan Sekretariat KPU Provinsi NTT. [caption id="attachment_1149" align="aligncenter" width="2560"] Foto Dok. Humas KPU Provinsi NTT[/caption] Penulis      : Christiana Gauru Editor        : Humas KPU Mabar

Selengkapnya
Senin, 09 Desember 2019 00:00
78

Kebijakan Anggaran KPU: Program Follow Money

Kebijakan anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) bukan lagi Money Follow Program, melainkan Program Follow Money. Untuk tujuan itu, tahapan kegiatan dan rencana kerja KPU tentunya harus tetap berjalan berapapun besaran anggaran yang diterima. Demikian disampaikan Thomas Dohu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam arahan awal pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2020 tingkat Provinsi NTT pada Sabtu, (7/12/2019) di Swiss Bellin Kristal Hotel, Kupang. Dalam arahannya, Dohu menegaskan bahwa kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya dimaksudkan untuk melakukan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2020, tetapi juga sekaligus melakukan Evaluasi Program Kerja, Anggaran dan capaian Kinerja  Tahun Anggaran  2019. “(oleh karena itu) tim pengelola keuangan (harus) betul-betul memahami teknis dan tata cara pengelolaan keuangan dengan baik” tegasnya. Dohu juga mengingatkan, di tahun 2020, untuk beberapa Satker di lingkup koordinasi KPU Provinsi NTT, pengelola keuangannya wajib bersertifikat. “Harapannya semua pengelola keuangan berstandar, (agar) siap untuk menerima dan melaksanakan kebijakan penganggaran dan layak untuk melaksanakan berapapun besaran anggaran yang diterima” jelasnya. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari, sejak Sabtu sampai Senin ini dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan Operator RKA-KL/Monev dari masing – masing Satker KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hadir juga dalam kegiatan tersebut adalah Komisioner dan Sekretariat KPU Provinsi NTT, serta Sekretariat Jenderal KPU RI, Sumariyandono, Kepala Biro Perencanaan dan Data. Penulis      : Christiana Gauru Editor        : Humas KPU Mabar

Selengkapnya
Rabu, 04 Desember 2019 00:00
71

KPU Manggarai Barat Kembali Gelar Sosialiasi Tahapan Dan Program Pemilihan 2020

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) kembali menggelar sosialiasi tahapan dan program pemilihan 2020 kepada para pihak , pada Rabu (04/12/2019). Namun, berbeda dengan sosialisasi sebelumnya, yang digelar pada September lalu, kali ini KPU Mabar menyertakan informasi-informasi penting seputar program dan tahapan persiapan pemilihan 2020 yang sudah dilaksanakan. Robert V. Din, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat dalam paparan awalnya menjelaskan bahwa selain menginformasikan tentang item perubahan pada PKPU Perubahan tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam PKPU Nomor 16 tahun 2019, KPU Mabar juga menyampaikan kepada para pihak ikhwal beberapa item program persiapan pemilihan yang sudah dan sedang dilaksanakan. Beberapa item program yang sudah dan sedang dilaksanakan  tersebut di antaranya terkait penandatanganan NPHD, penetapan syarat ninimum dukungan calon dan persebarannya, pengumuman penyerahan serta pelatihan dan bimbingan teknis penggunaan aplikasi seputar pemilihan 2020 di antaranya adalah Silon Selain Robert hadir juga dalam kegiatan sosialisasi ini adalah keempat komisioner yang lain, sekretaris KPU Mabar dan jajaran sekretariatnya. Sementara itu para pihak yang hadir adalah Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, TNI dan Polri, para tokoh masyarakat dan tokoh agama serta utusan partai politik dan tim penghubung bakal calon perseorangan. Penulis/Editor    : Humas KPU Mabar

Selengkapnya
Rabu, 04 Desember 2019 00:00
102

Novy Bunga: KPPD Perlu Dibentuk Sampai Tingkat Kabupaten/Kota

Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi atau yang disingkat KPPD adalah sebuah organisasi yang diinisiasi oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang diniatkan sebagai mitra KPU dalam melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepemiluan. KPPD pertama kali dibentuk pada Agustus 2017, dalam kegiatan Jambore Sadar Pemilu dan Demokrasi di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Novy Bunga, salah satu peserta Jambore Sadar Pemilu dan Demokrasi yang kemudian didapuk menjadi Ketua KPPD Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai sekarang mengatakan ada begitu banyak aktivitas yang dilakukan oleh KPPD dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan pemilu dan/atau pemilihan. “Aktivitas KPPD sejak terbentuk mulai melakukan sosialisasi secara mandiri pada komunitas-komunitas yang ada di kota Kupang dan kabupaten kupang. Juga setiap kegiatan pada tahapan-tahapan pilkada 2018 dan pemilu 2019 KPPD terlibat aktif dalam sosialisasi secara mandiri dan bersama KPU” jelasnya. Bahkan tidak hanya itu, KPPD pun menjadi penyelenggara pemilu tingkat ad hoc. Sebab ada sebagian anggota Komunitas PPDP yang terlibat menjadi PPK, PANWASCAM, PPS, PPL dan KPPS. Menurutnya, Peran dan keterlibatan KPPD dalam kepemiluan dan demokrasi memberikan dampak positip dalam menumbuhkan minat orang muda terhadap pemilu dan/atau pemilihan. “itu terbukti dengan tingginya animo anak muda dalam mengetahui tentang pemilu dan semua tahapan-tahapannya. Dan tingginya partisipasi anak muda, khususnya anak muda dengan ragam disabilitas sebagai penyelenggara, seperti menjadi KPPS” Perihal peran KPPD dalam mendorong pemilu yang inklusi, menurut Novy sudah dilakukan sejak 2018. “Pada pilkada 2018 dan sampai Pemilu 2019, kami giatkan untuk menjadi Pemilu yang inklusi. Fokus kami adalah meningkatkan partisipasi Pemilih Pemula dan Pemilih disabilitas karena kami sadar pada pemilu-pemilu sebelumnya pemilih ini sangat kurang partisipasinya.” Jelasnya. Selain terlibat dan melibatkan diri dalam menginisiasi terbentuknya komunitas gerakan penyandang disabilitas seperti komunitas Tuli, Persani dan Pertuni. Novy juga aktif dalam berbagai gerakan orang muda. “Makanya ketika diskusi tentang pemilu Inklusi saya usulkan kalo ada sosialisasi dari KPU untuk penyandang disabilitas saya siap menghadirkan teman-teman  disabilitas. Sejak ada KPPD akses untuk kegiatan dengan teman-teman Disabilitas sangat baik” tuturnya. Karenanya, Novi berharap, agar pemilu dan/pemilihan yang akan datang peran komunitas orang muda, selain komunitas disabilitas di Nusa Tenggara Timur yang secara serius melibatkan dirinya dalam kerja-kerja kepemiluan dan demokrasi semakin banyak. “Harapannya adalah bukan hanya agar tetap menjadikan pemilu yang Luber dalam konsep yang inkkusi, tetapi kerja seperti yang kami laksanakan dapat menjalar sampai ke lingkup kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Timur. Semoga KPU dapat membentuk KPPD sampai ke Kabupaten/Kota” tutup Novy. Penulis/Editor : kbs/humas kpu mabar

Selengkapnya