Berita Terkini

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) kembali menggelar sosialiasi tahapan dan program pemilihan 2020 kepada para pihak , pada Rabu (04/12/2019). Namun, berbeda dengan sosialisasi sebelumnya, yang digelar pada September lalu, kali ini KPU Mabar menyertakan informasi-informasi penting seputar program dan tahapan persiapan pemilihan 2020 yang sudah dilaksanakan. Robert V. Din, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat dalam paparan awalnya menjelaskan bahwa selain menginformasikan tentang item perubahan pada PKPU Perubahan tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam PKPU Nomor 16 tahun 2019, KPU Mabar juga menyampaikan kepada para pihak ikhwal beberapa item program persiapan pemilihan yang sudah dan sedang dilaksanakan. Beberapa item program yang sudah dan sedang dilaksanakan  tersebut di antaranya terkait penandatanganan NPHD, penetapan syarat ninimum dukungan calon dan persebarannya, pengumuman penyerahan serta pelatihan dan bimbingan teknis penggunaan aplikasi seputar pemilihan 2020 di antaranya adalah Silon Selain Robert hadir juga dalam kegiatan sosialisasi ini adalah keempat komisioner yang lain, sekretaris KPU Mabar dan jajaran sekretariatnya. Sementara itu para pihak yang hadir adalah Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, TNI dan Polri, para tokoh masyarakat dan tokoh agama serta utusan partai politik dan tim penghubung bakal calon perseorangan. Penulis/Editor    : Humas KPU Mabar

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota. Silahkan unduh di sini

Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi atau yang disingkat KPPD adalah sebuah organisasi yang diinisiasi oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang diniatkan sebagai mitra KPU dalam melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepemiluan. KPPD pertama kali dibentuk pada Agustus 2017, dalam kegiatan Jambore Sadar Pemilu dan Demokrasi di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Novy Bunga, salah satu peserta Jambore Sadar Pemilu dan Demokrasi yang kemudian didapuk menjadi Ketua KPPD Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai sekarang mengatakan ada begitu banyak aktivitas yang dilakukan oleh KPPD dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan pemilu dan/atau pemilihan. “Aktivitas KPPD sejak terbentuk mulai melakukan sosialisasi secara mandiri pada komunitas-komunitas yang ada di kota Kupang dan kabupaten kupang. Juga setiap kegiatan pada tahapan-tahapan pilkada 2018 dan pemilu 2019 KPPD terlibat aktif dalam sosialisasi secara mandiri dan bersama KPU” jelasnya. Bahkan tidak hanya itu, KPPD pun menjadi penyelenggara pemilu tingkat ad hoc. Sebab ada sebagian anggota Komunitas PPDP yang terlibat menjadi PPK, PANWASCAM, PPS, PPL dan KPPS. Menurutnya, Peran dan keterlibatan KPPD dalam kepemiluan dan demokrasi memberikan dampak positip dalam menumbuhkan minat orang muda terhadap pemilu dan/atau pemilihan. “itu terbukti dengan tingginya animo anak muda dalam mengetahui tentang pemilu dan semua tahapan-tahapannya. Dan tingginya partisipasi anak muda, khususnya anak muda dengan ragam disabilitas sebagai penyelenggara, seperti menjadi KPPS” Perihal peran KPPD dalam mendorong pemilu yang inklusi, menurut Novy sudah dilakukan sejak 2018. “Pada pilkada 2018 dan sampai Pemilu 2019, kami giatkan untuk menjadi Pemilu yang inklusi. Fokus kami adalah meningkatkan partisipasi Pemilih Pemula dan Pemilih disabilitas karena kami sadar pada pemilu-pemilu sebelumnya pemilih ini sangat kurang partisipasinya.” Jelasnya. Selain terlibat dan melibatkan diri dalam menginisiasi terbentuknya komunitas gerakan penyandang disabilitas seperti komunitas Tuli, Persani dan Pertuni. Novy juga aktif dalam berbagai gerakan orang muda. “Makanya ketika diskusi tentang pemilu Inklusi saya usulkan kalo ada sosialisasi dari KPU untuk penyandang disabilitas saya siap menghadirkan teman-teman  disabilitas. Sejak ada KPPD akses untuk kegiatan dengan teman-teman Disabilitas sangat baik” tuturnya. Karenanya, Novi berharap, agar pemilu dan/pemilihan yang akan datang peran komunitas orang muda, selain komunitas disabilitas di Nusa Tenggara Timur yang secara serius melibatkan dirinya dalam kerja-kerja kepemiluan dan demokrasi semakin banyak. “Harapannya adalah bukan hanya agar tetap menjadikan pemilu yang Luber dalam konsep yang inkkusi, tetapi kerja seperti yang kami laksanakan dapat menjalar sampai ke lingkup kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Timur. Semoga KPU dapat membentuk KPPD sampai ke Kabupaten/Kota” tutup Novy. Penulis/Editor : kbs/humas kpu mabar

Penghargaan kembali diraih Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Barat. Kali ini penghargaan diberikan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ruteng sebagai Peringkat Pertama atas Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup KPPN Ruteng dengan Kategori Pagu Besar Tahun 2019. Berlangsung di Hotel Shinda Ruteng, penghargaan diterima langsung oleh Sekretaris KPU Manggarai Barat Bonafantura Yosman bersamaan dengan kegiatan Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2020, pada Selasa (3/12/2019). Kegiatan diikuti seluruh Satuan Kerja (Satker) Kementerian/Lembaga wilayah Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur dan Ngada yang berjumlah 82 Satker. “Penghargaan ini menjadi pemicu positif bagi kami untuk bekerja lebih baik lagi dalam pengelolaan maupun pengadministrasian keuangan di satker KPU Manggarai Barat,” ujar Sekretaris KPU Manggarai Barat, Bonafantura Yosman. Ia melanjutkan, penghargaan yang diterima adalah hasil dari kerjasama tim sekretariat yang baik khususnya pengelola keuangan. “Ini didapat dari hasil kerja tim yang baik, mempertahankan tentu lebih sulit, sehingga penghargaan ini menjadi pengingat kita untuk bisa mempertahankan bahkan meningkatkan kembali kinerja dalam pengelolaan anggaran,” kata Bonafantura. Penulis/Editor : Sifa Nurfadilla/Humas KPU Mabar

Dua komunitas penyandang disabilitas di Kota Kupang, yakni  Komunitas Tuli Kupang (KTK) dan Perkumpulan Tuna Daksa Kristiani (PERSANI) memberikan apresiasi yang tinggi kepada Komisi Pemilihan Umum di Nusa Tenggara Timur, mulai dari KPU tingkat Provinsi sampai penyelenggara pemilu tingkat KPPS. Apersiasi itu diberikan bukan tanpa alasan, sebab, bagi kedua komunitas tersebut, Pemilu 2019 merupakan Pemilu paling ramah terhadap penyandang disabilitas. Perihal itu disampaikan Dessy Kanni, salah satu dari empat perwakilan pemilih disabilitas (dari dua komunitas tersebut) ketika memberikan pesan dan kesan dalam rangkaian kegiatan “Sosialiasi Ucapan Terimakasih Karena Telah Memilih” yang digelar Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada Senin (2/12/2019) di Aula Cendana, Neo Aston Hotel Kupang. “Kami hari ini dihargai dengan begitu indah, karena ini adalah awal bagi kami, ketika kami memilih ada yang mengatakan terimakasih kepada kami. Ini adalah pengalaman bagi kami yang disabilitas yang sebelumnya, belum pernah kami alami” Aku Dessy. Bagi Dessy, ucapan terima kasih kepada pemilih yang disampaikan KPU secara formal di hadapan publik merupakan momen yang tidak diduga sebelumnya. Bahkan, lanjutnya, ucapan terima kasih tersebut sebagai bentuk perhatian KPU kepada pemilih bahwa pemilih menjadi bagian penting dalam proses penyelenggaraan pemilihan dan/atau pemilu. “Ketika orang membuat suatu acara dan kami berpartisipasi, belum pernah orang mengatakan terimakasih, tetapi hari ini kami sangat bangga kepada semua pihak, kami juga ikut berterimakasih. Dan saya secara pribadi sangat bahagia ketika berada di tempat pemilihan dan itu sudah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya” lanjut Dessy. Dessy adalah salah satu dari ribuan penyandang disabilitas yang turut berpartisipasi dalam pemilihan umum 2019. Seperti terdata di Data Centre KPU Provinsi NTT, jumlah penyandang disabilitas di Nusa Tenggara Timur yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu 2019 sebesar 15. 443 pemilih; terdiri atas 6.811 pemilih laki-laki dan  8.632 pemilih perempuan. Dari total jumlah tersebut, yang menggunakan hak pilih sejumlah 12.119 pemilih  atau 78,47 %. Selain dua komunitas penyandang disabilitas di Kota Kupang, yakni  Komunitas Tuli Kupang (KTK) dan Perkumpulan Tuna Daksa Kristiani (PERSANI) yang diberi kesempatan untuk memberikan pesan dan kesan dalam rangkaian “Sosialiasi Ucapan Terimakasih Karena Telah Memilih,” KPU Provinsi NTT juga memberi kesempatan kepada para pihak yang lain, di antaranya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia(PMKRI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan beberapa perwakilan media cetak dan elektonik di Kota Kupang. Hadir dalam kegiatan tersebut selain Kelima Komisioner KPU Provinsi dan jajaran sekretariat KPU Provinsi, hadir pula Komisioner KPU kabupaten/Kota yang membidangi Divisi Sosialiasi, Partisipasi Masyarakat, Pendidikan Pemilih Dan Sumber Daya Manusia serta Kasubag Teknis dan Hupmas dari masing-masing satker Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur. [caption id="attachment_1118" align="aligncenter" width="960"] Doto Dok. Novy Bunga[/caption] Penulis/Editor : kbs/humas KPU Mabar

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi atau yang disingkat SAKTI merupakan sistem aplikasi yang terintegrasi dari berbagai sistem aplikasi yang telah digunakan oleh Satuan Kerja (Satker) pada setiap instansi pemerintah dalam melakukan pengelolaan keuangan APBN untuk mendukung pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Belum lama ini, persisnya pada 26 sampai dengan 28 November 2019, bertempat di Ruteng Manggarai, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ruteng menggelar Bimbingan Teknis Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) berbasis Web. Dalam kesempatan tersebut, Satker KPU Kabupaten Manggarai Barat turut terlibat dengan menghadirkan dua peserta, yakni Sifa Nurfadilah, selaku Operator Administrator dan Christiana Gauru, selaku Operator Anggaran. Christiana Gauru kepada kpumanggaraibarat.id seusai mengikuti kegiatan Bimtek menjelaskan bahwa, gagasan dasar Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang diterimanya selama pelatihan bertujuan meminimalkan masalah dalam pengelolaan anggaran negara diantaranya dapat menghindari duplikasi data dan lebih efisien dan efektif dalam melakukan pekerjaan administrasi data keuangan. Selama ini, lanjutnya, pada setiap satker masih menggunakan berbagai aplikasi yang belum terintegral dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan, dimana pada setiap aplikasi Satker harus melakukan pengulangan input data yang sama pada setiap aplikasi yang berbeda. Kondisi tersebut tidak efektif dan efisien bagi Satker dalam melakukan pekerjaan yang bersifat administrative. Sehingga dengan adanya aplikasi SAKTI diharapkan aplikasi hanya mengakses satu database yang sama (Single Database), sehingga dapat menghindari duplikasi data dan efisien dan efektif dalam melakukan pekerjaan administrasi data keuangan. Seperti diketahui, ruang lingkup SAKTI mempunyai 3 (tiga) fungsi utama dalam proses pengelolaan keuangan, yaitu mulai dari Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Pelaporan Anggaran dengan konsep Single Database. Masing – masing proses pengelolaan keuangan diperankan oleh modul-modul aplikasi, yang meliputi Proses Perencanaan Anggaran diperankan oleh Modul Penganggaran; Proses Pelaksanaan Anggaran diperankan oleh beberapa modul, antara lain Modul Komitmen, Modul Bendahara, Modul Aset Tetap, Modul Persediaan, dan Modul Pembayaran; dan Proses Pelaporan Anggaran diperankan oleh Modul Pelaporan. Tidak hanya itu, SAKTI juga akan bersandingan dengan SPAN. Dimana interkoneksi antara SPAN dan SAKTI akan terjadi secara intensif pertukaran data secara berkala, melalui beberapa jembatan komunikasi, yakni: melalui Portal SPAN sendiri yang merupakan sarana interkoneksi SPAN dan SAKTI yang utama. Dan kedua adalah melalui SMS SPAN. Sarana yang disediakan untuk Satker dalam memonitor status pengiriman ADK. Lantaran berbasis Web, menurut Christiana, dalam penerapannya tingkat keamanan data menjadi menjadi hal krusial yang menjadi perhatian pengelola. Sehingga dalam penerapan SPAN, “HARUS” memenuhi syarat keamanan diantaranya terkait Pembatasan Akses dan kerahasiaan data. Dalam pelaksanaan Bimtek kali ini, selain dalam bentuk tatap muka, juga pemaparan materi dilaksanakan dalam bentuk video conference berupa tutorial, yang berisi Overview SAKTI Web, yang dalam launching pertama ini sementara yang disampaikan hanya terdiri dari 2 (dua) Modul yakni Sakti Web Modul Admin, digunakan Satker dalam melakukan perekaman user, pejabat dan penandatangan; dan Sakti Web Modul Anggaran,  digunakan Satker dalam proses Penyusunan Rencana Kerja Anggaran sampai dengan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran termasuk didalamnya proses perencanaan penyerapan anggaran dan penerimaan dalam periode satu tahun anggaran. Penulis/Editor : Humas KPU Mabar