Berita Terkini

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat tahun 2020 harus dikampanyekan secara luas di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai Barat sebagai Pilkada Sehat. Demikian disampaikan Maria Geong, Wakil Bupati Manggarai Barat seusai menggunting pita tanda dimulainya olahraga jalan sehat dalam rangka Launching Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat tahun 2020 pada Jumat, (13/12/2019) di halaman kantor Bupati Manggarai Barat "Kita menyambut baik pilkada 2020 ini dengan mengawalinya dengan pilkada yang sehat. dan mudah-mudahan olahraga senam kita kampanyekan sama seperti kita mengkampanyekan pilkada.Dan mudah-mudahan tahapan Pilkada ini akan digemakan di seluruh Kabupaten Manggarai Barat" tuturnya. Dalam kesempatan yang sama, Maria Geong juga berharap agar masyarakat Manggarai Barat dapat menggunakan hak pilihnya secara baik dalam pesta pemilihan kali ini. Oleh karenanya Geong berharap agar masyarakat aktif dalam melengkapi berbagai persyaratan terkait daftar pemilih. "Bahwa seluruh masyarakat tanpa kecuali menggunakan hak pilihnya di tahun 2020. Oleh karena itu saya mengundang kepada kita semua yang hadir dalam acara ini bisa mendisiminasikan, bisa mengkampanyekan kepada seluruh masyarakat, kepada semuanya (untuk) melengkapi seluruh dokumen yang dipersyaratkan untuk ikut ambil bagian dalam pesta demokrasi, pilkada, pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 nanti. terimakasih." Penulis/Editor : Humas KPU Mabar

Pilkada yang akan diselenggarakan harus bisa menghasilkan Pilkada yang berkualitas. Untuk tujuan itu sekretariat harus melaksanakan tugas dengan sebaik-sebaiknya. Salah satu diantaranya adalah dengan mengoptimalkan anggaran pemilihan melalui mekanisme dan perencanaan yang baik. Demikian disampaikan Arif Rahman Hakim, Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam sambutannya di awal dialog penguatan kelembagaan di Aula Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat, pada Kamis, (12/12/2019) Kepada para peserta yang hadir yakni komisioner dan sekretaris KPU Provinsi NTT, komisioner, sekretaris dan staff sekretariat KPU Kabupaten Manggarai Barat, serta ketua, anggota dan sekretaris KPU Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur, Arif mengingatkan agar Anggaran yang diterima perlu dievaluasi dan dilakukan pencermatan. “Perlu evaluasi terhadap pencapaian dan atas apa yang telah dilakukan. Sekarang sudah akhir tahun anggaran, KPU berdasarkan data yang ada secara nasional termasuk 5 besar yang sudah optimal penggunaan anggarannya” Sementara itu terkait anggaran 2020, Arif menekankan agar perlu pencermatan berdasarkan kebutuhan di Satker masing-masing. “Anggaran yang sudah diterima, sama-sama di bulan Januari nanti harus dicermati kembali (karena) DIPA yang diterima pada tahun 2020 ini belum presisi, belum mampu mengalokasikan secara tepat oleh teman-teman di daerah. Karena itu sama-sama kita cermati anggaran dari awal” jelasnya. Penekanan serupa ditujukan untuk pengelolaan anggaran pemilihan 2020 yang merupakan anggaran hibah daerah (APBD). Kepada Satker KPU Kabupaten yang menyelenggarakan pemilihan, Arif mengingatkan agar pengelolaan anggaran tersebut dilakukan secara maksimal. Tujuannya adalah agar proses penyelenggaraan pemilihan dapat berjalan efektif dan tidak mengalami hambatan. “Untuk itu, sekretariat mesti kuat,  harus melaksanakan tugas dengan sebaik-sebaiknya. Salah satu diantaranya adalah dengan mengoptimalkan anggaran pemilihan melalui mekanisme dan perencanaan yang baik” jelasnya. Penulis/Editor : Humas KPU Manggarai Barat

Stakeholder kunci, seperti pasangan calon harus diperlakukan secara adil dan setara. Kedekatan tidak harus menjadi alasan untuk mengambil keputusan yang tidak adil, secara bersamaan juga jangan berlaku diskriminatif walau pernah terlibat masalah sebelumnya. Anggota KPU harus bersikap negarawan. Demikian disampaikan Viryan, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam arahan awal dialog penguatan kelembagaan, pada Kamis, (12/12/2019) di Aula Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Kepada para peserta yang hadir yakni komisioner dan sekretaris KPU Provinsi NTT, komisioner, sekretaris dan staff sekretariat KPU Kabupaten Manggarai Barat, serta ketua, anggota dan sekretaris KPU Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur, Viryan menjelaskan bahwa anggota KPU yang dibantu sekretariat punya peran strategis dalam menentukan keputusan-keputusan strategis perihal proses penyelenggaraan pemilihan demi memastikan kondisi daerah ke depan. “Seringkali kita menganggap pekerjaan ini perkerjaan rutinitas. Bapak ibulah yang memastikan kondisi daerah ini  ke depan lewat proses dan mekanisme pemilihan. Keputusan-keputusan strategis yang diambil oleh Anggota KPU dan dibantu sekretariat harus kuat, jangan merasa rendah diri sehingga mudah diintervensi” tuturnya. Oleh karena itu kepada stakeholder kunci, anggota KPU yang dibantu sekretariat mesti perlakukan secara adil dan setara, tidak diskriminatif. “Problem KPU yaitu konflik kekerasan saat Pilkada, salah satunya  yang dominan karena Ketua, Anggota dan Sekretariat KPU yang berpihak. Bila berbuat baik, adil dan setara maka tidak akan ada konflik. Pandai-pandailah berkomunikasi dengan pasangan calon dan peserta pemilu lainnya. Pendekatan persuasif bisa meminimalisir masalah-masalah yang berkembang” jelasnya. Penulis : Sifa Nurfadila Editor : Humas KPU Mabar

Tahapan pencalonan merupakan tahapan yang paling krusial, semua partai menginginkan calon siap diusung melalui verifikasi dan penetapan oleh KPU. Untuk itu penyelenggara perlu memahami pengelolaan tahapan pencalonan, memiliki kemampuan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak agar proses pencalonan dapat berlangsung dengan baik. Demikian disampaikan Thomas Dohu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur seperti dilansir dari laman resmi KPU Provinsi NTT edisi Senin, (09/12/2019). Thomas menyampaikan itu dalam pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Tata Cara Pencalonan yang digelar KPU Provinsi NTT pada Minggu (8/12/2019) di Sotis Hotel, Kupang. Menurut Thomas, ketua  Divisi Teknis di Sembilan Kabupaten yang akan menggelar Pemilihan 2020 harus memahami secara sungguh terkait tata cara pencalonan. “Sampai ke tingkat ahli dalam memahami semua hal terkait pencalonan dan kapasitas penalaran terhadap dokumen-dokumen tersebut untuk dapat juga disosialisasikan kepada peserta pemilihan” jelasnya. Sementara itu, Muhamad Ilham, Komisioner KPU Kabupaten Manggarai Barat, yang membidangi Divisi Teknis, ketika ditemui kpumanggaraibarat.id menjelaskan bahwa secara institusional KPU Kabupaten yang menggelar Pemilihan harus benar-benar siap. “Kami mengikuti bimtek ini dimaksudkan untuk menyamakan visi dan mekanisme kerja terkait pencalonan dalam pemilihan 2020. Jadi selain hal-hal substansial terkait pencalonan, ada juga hal-hal teknis yang kami dapat” jelasnya. Karenanya, lanjut Ilham, Operator Sistem Informasi Pencalonan juga dilibatkan KPU Provinsi NTT dalam Bimtek kali ini. “Secara teknis, KPU Manggarai Barat siap. Hal itu dibuktikan dengan kapasitas yang dimiliki pak Beny Hibur. Beliau mendapat nilai tertinggi dalam dua kesempatan test dalam kegiatan kemarin, baik di pra test  maupun post test” jelas Ilham. Kesembilan Kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang akan menggelar Pemilihan 2020 sekaligus menjadi peserta dalam Bimtek  Tata Cara Pencalonan tersebut adalah Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Ngada, Kabupaten Malaka, Kabupaten Belu, Kabupaten TTU, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Timur. Penulis/Editor : Humas KPU Mabar

Anggaran Komisi Pemilihan Umum untuk Tahun Anggaran 2020 sudah ditetapkan. Besaran anggaran mengalami penurunan  dari 18,1 Triliun di Tahun Anggaran 2019 menjadi 2,1 Triliun untuk Tahun Anggaran 2020. Besaran anggaran tersebut  sudah termasuk untuk seluruh KPU se-Indonesia. Demikian disampaikan Sumariyandono, Kepala Biro Perencanaan dan Data Sekretariat Jenderal KPU RI dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2020 tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Sabtu, (7/12/2019) di Swiss Bellin Kristal Hotel, Kupang. Menurut Sumariyandono pada 2019, anggaran yang diterima KPU terbilang besar karena adanya pelaksanaan kegiatan Pemilihan Serentak yang digelar pada 17 April lalu. Sementara itu pada 2020, anggaran terbilang minim. Terkait masalah minimnya anggaran KPU di Tahun Anggaran 2020, menurutnya, KPU RI sudah melakukan proses pembahasan dengan DPR. Perihal ini mengingat terdapat 270 Satker yang akan melaksanakan pemilihan di tahun 2020. “Walaupun yang melaksanakan pemilihan lebih besar KPU Kabupaten, akan tetapi KPU Pusat memfasilitasi juga terkait dukungan anggaran. Dalam RDP dengan DPR dan Presiden pada kesempatan  yang sama KPU juga menyampaikan besaran anggaran yang seharusnya diterima oleh KPU” jelasnya. Sumariyandono berharap kerjasama seluruh Satker di Lingkup KPU untuk memaksimalkan dan mempercepat proses penyerapan anggaran pada triwulan pertama di semester I Tahun 2020, karena ini merupakan syarat bagi KPU jika hendak mendapatkan dukungan alokasi anggaran di Tahun 2020. “Oleh karena itu, diharapkan seluruh Satker KPU sudah mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dari sekarang untuk dilaksanakan di Tahun 2020.” Jelasnya. Selain penyusunan rencana kerja dan anggaran 2020, dalam kesempatan yang sama, Sumariyandono mengingatkan KPU Kabupaten/Kota agar dapat memaksimalkan anggaran 2019. “Terkait dengan Revisi ke 7 (tujuh) Anggaran KPU Tahun 2019, di penghujung Tahun diharapkan seluruh Satker KPU mengoptimalkan anggaran yang ada semaksimal mungkin, bukan berharap untuk mendapatkan tambahan anggaran” jelasnya. Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2020 tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini berlangsung selama 3 hari, sejak Sabtu sampai Senin.  Selain dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan Operator RKA-KL/Monev dari masing – masing Satker KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur, juga hadir Komisioner dan Sekretariat KPU Provinsi NTT. [caption id="attachment_1149" align="aligncenter" width="2560"] Foto Dok. Humas KPU Provinsi NTT[/caption] Penulis      : Christiana Gauru Editor        : Humas KPU Mabar

Kebijakan anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) bukan lagi Money Follow Program, melainkan Program Follow Money. Untuk tujuan itu, tahapan kegiatan dan rencana kerja KPU tentunya harus tetap berjalan berapapun besaran anggaran yang diterima. Demikian disampaikan Thomas Dohu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam arahan awal pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2020 tingkat Provinsi NTT pada Sabtu, (7/12/2019) di Swiss Bellin Kristal Hotel, Kupang. Dalam arahannya, Dohu menegaskan bahwa kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya dimaksudkan untuk melakukan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2020, tetapi juga sekaligus melakukan Evaluasi Program Kerja, Anggaran dan capaian Kinerja  Tahun Anggaran  2019. “(oleh karena itu) tim pengelola keuangan (harus) betul-betul memahami teknis dan tata cara pengelolaan keuangan dengan baik” tegasnya. Dohu juga mengingatkan, di tahun 2020, untuk beberapa Satker di lingkup koordinasi KPU Provinsi NTT, pengelola keuangannya wajib bersertifikat. “Harapannya semua pengelola keuangan berstandar, (agar) siap untuk menerima dan melaksanakan kebijakan penganggaran dan layak untuk melaksanakan berapapun besaran anggaran yang diterima” jelasnya. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari, sejak Sabtu sampai Senin ini dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan Operator RKA-KL/Monev dari masing – masing Satker KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hadir juga dalam kegiatan tersebut adalah Komisioner dan Sekretariat KPU Provinsi NTT, serta Sekretariat Jenderal KPU RI, Sumariyandono, Kepala Biro Perencanaan dan Data. Penulis      : Christiana Gauru Editor        : Humas KPU Mabar