Berita Terkini

Konsolidasi demokrasi ini penting untuk kita lakukan dalam rangka menyatukan kembali visi dalam upaya membangun Manggarai Barat yang sejahtera. Dalam hal ini, institusi politik dan para elit politik, juga kita semua harus  kembali bersatu membangun Manggarai Barat yang demokratis. Demikian disampaikan Robert V. Din, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Barat dalam sambutan pembukaan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat dalam pemilihan umum tahun 2019 pada Sabtu (20/7/2019) di Jayakarta Hotel. “Kita hilangkan saling curiga mencurigai, tuduhan-tuduhan tanpa dasar yang berujung fitnah karena hal seperti itu bisa mengganggu stabilitas pembangunan dan terlebih sangat bertentangan dengan ajaran agama kita” jelasnya. Dalam rapat pleno terbuka yang menghadirkan saksi dan pengurus partai politik peserta pemilu 2019, Bawaslu Manggarai Barat, Kepolisian, Pemda Manggarai Barat dan para tokoh agama serta masyarakat itu, atas nama KPU Kabupaten Manggarai Barat Robert mengesahkan Surat Keputusan KPU Manggarai Barat No. 70/Kpts/KPUKab.018.434062/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pemilihan Umum tahun 2019 dan Surat Keputusan KPU Manggarai Barat No. 71/Kpts/KPU-Kab.018.434062/VII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat dan Pemilihan Umum tahun 2019. (kbs/kpu)

LBJ-KPUMabar.id, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat akhirnya menjadwalkan kegiatan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat (periode 2019-2024) dalam pemilihan umum tahun 2019. Rapat Pleno Terbuka yang menghadirkan partai politik peserta pemilu dan para pemangku kepentingan tersebut sedianya akan digelar pada Sabtu, 20 Juli 2019, pukul 09.00 Wita di Jayakarta Hotel Labuan Bajo. Agenda penetapan ini dapat dilaksanakan karena berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2019 tentang perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Umum Tahun 2019 yang menegaskan bahwa penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih tanpa permohonan peselisihan hasil pemilihan umum paling lama 5 (lima) hari setelah diterbitkannya surat KPU RI yang menjelaskan bahwa KPU RI telah menerima surat Panitera Mahkamah Konstitusi mengenai daftar daerah yang terdapat dalam Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu. Dalam Surat Edaran KPU RI tertanggal 17 Juli 2019 tersebut, Daerah Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tidak menjadi lokus sengketa pemilu legislatif DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Partai Politik selaku pemohon. Karenanya rapat pleno penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dapat dijadwalkan. (kbs/kpu) Lihat data lengkapnya di sini: HASIL PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Dalam Pemilihan Umum tahun 2019 yang digelar pada 17 April 2019, jumlah pemilih disabilitas di Kabupaten Manggarai Barat mencapai 458 pemilih. Dari jumlah tersebut terdapat sejumlah 333 orang yang menggunakan hak pilih (72,7%) dan 125 orang tidak menggunakan hak pilih (27,3%).  

KPU Mabar, Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menerima dan selanjutnya melanjutkan secara resmi melalui surat edaran terkait salinan Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dari Mahkamah Konstitusi (MK) kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, karenanya penetapan perolehan kursi dan penetapan calon anggota dewan terpilih dalam pemilihan umum tahun 2019 belum dapat dilaksanakan. Demikian disampaikan Muhamad Ilham, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat di ruang kerjanya pada Senin (8/7/2019). Ilham menjelaskan bahwa salinan BRPK dari MK tersebut merupakan salah satu dasar hukum penetapan calon terpilih. “Sehingga nantinya tidak akan dinilai cacat hukum, kendati di Manggarai Barat tidak menjadi locus perkara PHPU untuk Pileg DPRD Kabupaten” tuturnya. Secara institusional, lanjut Ilham, KPU Manggarai Barat mematuhi keputusan KPU RI melalui KPU Provinsi NTT untuk melakukan penundaan penetapan sambil menunggu adanya salinan BRPK dari MK. Seperti diketahui, keputusan KPU RI itu tertuang dalam surat KPU RI No.867 tertanggal 24 Mei 2019, tentang penetapan calon terpilih tanpa PHPU paling lambat tiga hari setelah terbitnya BRPK dari MK. (kbs/kpubar)

Setelah menghadapi sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden yang berakhir dengan pembacaan Putusan MK dalam sidang pengucapan putusan pada Kamis 27 Juni 2019, KPU akan kembali menghadapi sidang sengketa PHPU Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) di Mahkamah Konstitusi (MK). Tercatat sebanyak 260 gugatan PHPU Pileg telah terdaftar dan siap disidangkan. 260 perkara tersebut terdiri dari 250 perkara PHPU legislatif DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. 10 perkara sisanya merupakan PHPU calon anggota DPD Salah satu gugatan tersebut diajukan oleh Partai Berkarya. Partai Berkarya mengajukan sengketa PHPU ke MK untuk caleg DPR-RI pada Daerah Pemilihan (Dapil) NTT I dan NTT 2. Manggarai Barat termasuk di dalamnya karena menjadi bagian dari Dapil NTT 1. Ponsianus Mato, SH, Komisioner KPU Manggarai Barat yang membidangi Divisi Hukum dan Pengawasan menjelaskan bahwa untuk tujuan itu KPU Manggarai Barat sudah menyiapkan alat bukti. Alat bukti yang disiapkan adalah formulir DB, DB1, DB2, DA, DA1, dan DA2. “Kami sudah melakukan koordinasi  dengan KPU RI dan tim pengacara KPU dalam rangka persiapan sidang PHPU Pileg 2019 tersebut. Kami juga sudah melengkapi kekurangan dokumen tambahan yakni perubahan kronologi, dan daftar alat bukti” katanya. Sedianya dokumen alat bukti akan diserahkan oleh KPU ke MK pada Senin, 8 Juli 2019 pukul 17.00 Wib. Selanjutnya untuk proses sidang, MK menjadwalkan persidangan pendahuluan sengketa PHPU Pileg digelar pada 9-12 Juli 2019. Sidang pemeriksaan akan digelar pada 15-30 Juli 2019. Pembacaan putusan hasil PHPU Pileg diagendakan pada 6-9 Agustus 2019.

Menindaklanjuti surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indenesia Nomor 942/PL.02.0-SD/01/KPU/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019 perihal Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan, KPU Kabupaten Manggarai Barat setelah berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat dan Polres Manggarai Barat melaksanakan kegiatan buka kotak suara untuk mengambil formulir A.DPK-KPU. Formulir ini adalah sumber data primer nama-nama pemilih DPK (Dafta Pemilih Khusus) pada tanggal 17 April lalu. Selanjutnya nama pemilih tersebut diinput kedalam aplikasi Sidalih KPU. Daftar pemilih berkelanjutan ini disusun menurut ketentuan pasal 204 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga secara khusus diatur dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Hal ini disampaikan dalam sambutan pembukaan kegiatan Pembukaan Kotak Suara pada Senin (1/7/2019) oleh Hery Panis, Komisioner KPU Kabupaten Manggarai Barat yang menangani Divisi Perencanaan, Data dan Informasi. Hery melanjutkan, daftar pemilih yang akan dimutakhir ini akan digunakan dalam Pemilihan Umum yang akan datang, secara khusus Kabupaten Manggarai Barat di tahun 2020 nanti akan melaksakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati. “Seperti Pemilihan Umum 2019, kita menggunakan daftar pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serentak 2018 yang disusun secara berkelanjutan atau dengan kata lain data Pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan. Selanjutnya hasil kegiatan ini akan diteruskan ke KPU RI melalui KPU Provinsi NTT” tutur Hery. Kegiatan Buka Kotak Suara ini dipimpin langsung oleh Ketua KPU Manggarai Barat, Robertus V. Din dan komisoner KPU: Ponsi Mato, Heri Panis, Kris Bheda dan Mohamad Ilham. Turut hadir dalam kegiatan ini, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, Simeon S. Sofian dan Eduardus Ndudu serta kepolisian Resor Manggarai Barat.